People Power Jakarta

Jika pada tahun 1998 people power muncul untuk menggulingkan rezim pemerintah orde baru dan hasilnya luar biasa, otoritarianisme orde baru terjungkal, monopoli pemerintah di berbagai bidang dituding sebagai biang keladi kegagalan pembangunan..



People power dalam jumlah yang sangat besar telah merubah tatanan politik dan tata kelola pemerintahan Indonesia sekaligus mengawal era demokrasi yang lebih terbuka memasuki pintu gerbang abad 21 dengan jargon reformasi.

Kini 18 tahun reformasi sudah berlalu sejak tahun 1998, dan progres kemajuan tata kelola pemerintahan yang dijalankan melalui perwakilan masyarakat yaitu partai politik menunjukkan kinerja yang belum maksimal untuk sebuah negara yang sudah 71 tahun merdeka.

Indonesia masih tertinggal jauh dari Singapura dan Malaysia, dua negara jiran ini memiliki luas wilayah yang lebih kecil dibanding Indonesia, tapi meraih prestasi gemilang dalam menyejahterakan rakyatnya.

Indonesia kini dikepung lilitan kondisi darurat dan berbahaya, jika dulu opsi Darurat Operasi Militer untuk gerakan separatisme di sejumlah daerah yang rentan terhadap perpecahan NKRI diberlakukan, kimi Indonesia mengalami darurat korupsi, darurat narkoba, darurat prostitusi dan darurat-darurat lainnya, termasuk darurat revolusi mental yang mewabah di sebahagian penyelenggara negara yang berasal dari tokoh parpol..

Untuk menyelesaikan darurat korupsi, pemerintah membentuk KPK sebagai lembaga negara yang bertugas untuk mencegah dan memberantas korupsi, namun korupsi masih terjadi, bahkan menyebar menjadi-jadi, tersebar merata di seluruh propinsi. Berkali-kali KPK dikriminalisasi, namun lembaga ini terus maju memerangi dan memberantas aksi-aksi korupsi di pelosok negeri.

Dalam hal darurat narkoba, pemerintah Jokowi JK mempunyai strategi andalan dengan membentuk BNN yang kini melakukan perang semesta terhadap narkoba, hasilnya memang menakjubkan, seluruh infrastruktur jaringan narkoba sudah berada di meja BNN, prestasi terakhir yang dipublish media adalah tertangkapnya bupati Ogan Ilir, yang sedang riuh berpesta narkoba bersama dengan aparat pemda setempat lainnya.. Progres terus berjalan, dan kita bisa menyaksikan sepak terjang BNN di layar kaca.

Di Jakarta, kini ada darurat pilkada, disebut darurat karena incumbent ahok tidak menggunakan fasilitas parpol sebagai kendaraan politik, namun justru lebih mempercayakan pada komunitas Teman Ahok, sebagai people power berskala regional di wilayah Jakarta.

Fenomena Teman Ahok memang masih berupa partisipasi politik masyarakat Jakarta terhadap pemilihan gubernurnya nanti di tahun 2017. walaupun masih berskala regional namun jika komunitas ini terus ada dalam tekanan, seperti yang dilakukan oleh Komisi III DPR yang berencana memberatkan syarat perolehan tandatangan sebagai syarat menjadi calon dari kubu independen, maka dapat kita lihat Teman Ahok terus membesar dan meraih simpati yang lebih banyak dari warga Jakarta.

Ahok memang sosok fenomenal, ia bisa membangkitkan partisipasi politik masyarakat sekaligus menelanjangi kekuatan parpol, bahkan parpol besar yang pernah membesarkannya.

Mudah-mudahan fenomena darurat pilkada Jakarta ini akan berlangsung sesuai dengan irama kehendak Tuhan, agar ibukota NKRI ini dapat menjadi prototype tata kelola pemerintahan yang berada di depan memegang prinsip kejujuran, transparansi keuangan dan jauh dari bau korupsi, sehingga propinsi lainnya bisa mengikuti rekam jejak DKI.

Jangan sampai terjadi people power yang lebih besar dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara di ibukota.

sabari ngopi yuk, enak menyeruputnya di awal hari.

Bandung, 17 Maret 2016